PILKADA MAKASSAR DAN MASJID 99 KUBAH

 

Tanggal 09 Desember 2020 adalah waktu pelaksanaan untuk memilih nahkoda baru Kota Makassar yang pada pilkada sebelumnya mencatat sejarah dengan kotak kosong mengalahkan calon yang didukung banyak partai. Artinya secara garis besar, faktor ketokohan di kota Makassar lebih berpengaruh daripada faktor partai politik. Saya tidak akan menjelaskan siapa pilihan saya di pilkada Walikota Makassar kali ini. Di artikel ini saya akan mencoba menyajikan kepada pembaca persoalan yang ada di kota Makassar dengan banyak tertuju pada persoalan reklamasi pantai losari dan sekitarnya termasuk CPI (Center Point of Indonesia) dan MNP (Makassar New Port) . Reklamasi pantai yang terletak di bibir Kota Anging Mammiri ini selain menampilkan keindahan yang bisa dinikmati oleh warga kota, reklamasi ini juga ternyata berdampak buruk terhadap lingkungan dan terkesan mubazir. Walaupun tupoksi dari pembangunannya terletak pada Pemerintah Provinsi, tetapi sedikit banyaknya tentu ada kaitannya dengan Pemerintah Kota Makassar. Mari kita bahas dampak buruk dari reklamasi di Pantai Losari dan CPI serta MNP yang digadang gadang akan menjadi simbol baru kota Makassar ini.

Pembangunan Masjid 99 Kubah di kawasan CPI dibangun di atas kawasan yang sarat dengan konflik dan pelanggaran HAM. Sebab masjid ini dibangun di atas lahan yang dahulunya dihuni oleh 41 kepala keluarga nelayan. Bahkan menurut salah satu organisasi pengamat lingkungan hidup, para nelayan ini digusur tanpa ganti rugi dan hidup terlunta lunta. Dan jika pembangunan masjid ini tetap dilanjutkan, maka bangunan ini di kemudian hari akan menjadi simbol penggusuran rumah ibadah atas rumah warga. Selian itu pembangunan Masjid 99 Kubah ini terkesan mubazir dan sangat tidak proporsional.

Kita bisa lihat dengan jarak yang tidak begitu jauh, sudah ada masjid terapung yang lebih dahulu dibikin. Jika tujuan masjid adalah untuk menampung orang untuk beribadah, maka tentu masjid terapung yang berada di atas lahan rekmalasi Pantai Losari ini sudah representative sebagai tempat ibadah. Sehingga buat apa lagi dibangun masjid yang sangat berdekatan. Apakah dana yang dianggarkan untuk membuat masjid ini tidak lebih baik jika diberikan kepada nelayan yang terkena dampak penggusuran dengan memberikan mereka rumah dan bantuan yang bisa membantu usaha mereka. Tentu ini lebih baik dikarenakan berdampak langsung kepad para nelayan. Bukankah tujuan kita bernegara adalah membuat kita sejahterah dan bukan gagah-gagahan tempat ibadah. Buat apa tempat ibadah banyak dan terlihat megah tetapi dibangun di atas penderitaan rakyat sekitar. Ini yang saya maksud mubazir dan tidak proporsional.

Kemudian CPI adalah kawasan reklamasi yang merusak lingkungan hidup dan juga ditentang keras oleh nelayan dan masyarakat pesisir, termasuk perempuan pesisir di Galesong Takalar dan Kota Makassar dikarenakan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh proyek CPI. Pemandangan CPI juga terlihat kontras jika dibandingkan dengan daerah pesisir di Galesong Utara, Takalar yang terletak sekitar 19 KM dari Kota Makassar. Kawasan ini dilanda abrasi parah yang dipicu oleh pengerukan pasir laut untuk reklamasi CPI dan MNP. Dalam 2 (dua) tahun abrasi ini menggerus luas daratan sejauh 10-15 meter. Dampak lainnya sebagian rumah warga ambruk dan sebagian lagi rusak.

Selain itu dampak lain yang ditimbulkan adalah kerusakan lingkungan di Pulau Kodingareng. Penambangan yang dilakukan membuat air laut menjadi keruh dan berlumpur yang tentu membuat ikan tidak akan mendekat. Tidak mendekatnya ikan tentu membuat tangkapan nelayan akan menurun, dan ini sangat berpengaruh pada pendapatan nelayan. Reklamasi yang dibuat dengan mengambil pasir dari sebuah pulau tidak selamanya berkorelasi positif dengan kesejahteraan warga kota. Gedung yang tinggi di tempat reklamasi hanya akan menjadi pemandangan kosong jika dibandingkan dengan kesejahteraan nelayan. Tentu kita tidak ingin bangunan yang bediri di atas tanah reklamasi dikenang sebagai bangunan yang bediri di atas penderitaan warga pulau. Apalagi di atas raklamsi itu berdiri masjid yang sangat identik sebagai simbol agama.

Hal buruk lain yang terjadi dari penambangan pasir ini tentu mengakibatkan bencana ekologis dikarenakan menggeser sumber material dari luat ke daratan. Proyek CPI itu seluas 157,23 ha yang tentu membutuhkan pasir laut sebanyak 22 juta kubik dan saya dapat mengatakan ini luar biasa kerusakan yang terjadi. Pulau yang menjadi tempat pengerukan pasir tentu akan sangat dirugikan dengan proyek CPI ini dengan kebutuhan pasir yang sangat banyak. Itu belum termasuk dengan rencana permbuatan reklamasi khusus jasa dan perdagangan yang luasnya sekira 3.133,29 ha dan tentu membutuhkan pasir laut yang lebih banyak lagi. Dan pertanyaannya kemudian, apakah kemajuan sebuah kota harus berdiri di atas penderitaan warganya. Gedung tinggi dan mewah, reklamasi pantai yang indah, serta masjid yang megah tentu tidak akan bisa dibanggakan jika dibangun di atas penderitaan kota. Semua hanyalah bangunan kosong yang dinikmati para pemodal dan kaum borjuis.

Itu merujuk reklamasi di kota Makassar yang sangat gencar dan apakah walikota yang terpilih ini bisa mendesak gubernur untuk meninjau ulang proyek yang merugikan warga dan lingkungan ini. Calonnya beragam mulai dari calon yang dulu juga bertanggung jawab pada reklamasi pantai losari dan membuat airnya keruh karena tidak membuat air di losari ke laut lepas disebabkan reklamasi. Ada juga calon lain yang didukung oleh orang kuat yang berpengaruh secara nasional yang tentu punya kalkulasi jika calonnya menang di kota Makassar. Ada juga calon yang mencoba kembali untuk bertarung dengan latar belakang nama ayah dan kakaknya walaupun sebelumnya ia kalah. Apakah semuanya jika salah satu yang terpilih dari mereka berani menggugat proyek CPI dan MNP ini.

Itu baru persoalan CPI dan MNP, belum persoalan macet yang seperti menjadi bagian dari Kota Makassar. Macet di sepanjang jalan A.P.Pettarani dijawab dengan pembuatan jalan toll layang yang mungkin ke depannya hanya dinikmati oleh segelintir orang kaya. Seharusnya membuat sistem transportasi massal yang efisien dan efektif dengan tidak mencontek BRT yang saya nilai gagal. Kita bisa lihat justru di bawah toll layang jalanan mengalami penyempitan lahan. Persoalan lain seperti banjir juga harusnya bisa menjadi perhatian walikota yang terpilih nanti. Bahwa harus ada ketegasan untuk menjamin selokan yang menjadi saluran air tidak terhalangi. Baik karena di atasnya dijadikan lahan oleh warga maupun dari depan aliran airnya tidak terhambat. Banyak pembangunan jalan di kota Makassar yang saya lihat justru tidak memiliki saluran got yang memadai. Kita bisa lihat itu di daerah pinggiran kota seperti di beberapa ruas jalan di Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea. Selain reklamasi, macet, dan banjir, tentu masih banyak persoalan lain di Kota Makassar. Dan semoga pasca pilkada kita mendapat walikota yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Kota Makassar.

Makassar, 08 Desember 2020