SURAT SAKTI ITU BERNAMA SUPERSEMAR

Membicarakan tentang Supersemar berarti melangkahkan jauh pikiran kita untuk menapak tilas salah satu momen sejarah paling kelam bangsa Indonesia di tahun 1965. Proses napak tilas ini bukan ditujukan untuk mengorek luka lama yang oleh beberapa kalangan disebut sudah tidak relevan lagi untuk dibahas karena hanya akan memecah belah persatuan bangsa. Proses napak tilas ini dilakukan sebagai bahan pembelajaran mengenai sebuah peristiwa penting yang mengiringi perjalanan bangsa Indonesia. Bukankah Bung Karno pernah berujar seperti ini, “Jangan sekali-kali melupakan sejarah” atau yang lebih dikenal dengan istilah “Jasmerah”. Selain itu ada juga pepatah bijak yang berbunyi, “Pengalaman adalah guru yang paling berharga”. Peristiwa masa lampau dapat digunakan sebagai contoh pembelajaran bagaimana kita melangkah ke depannya agar hal-hal buruk yang terjadi di masa lampau dapat kita hindari sehingga tidak terjadi di masa kini dan yang akan datang.

Kelahiran Supersemar sendiri memiliki kaitan yang sangat penting dengan peristiwa G30S. Pasca peristiwa yang menggemparkan publik nasional dan internasional ini, lahirlah apa yang dinamakan Surat Perintah Sebelas Maret atau yang biasa disingkat Supersemar. Banyak kontroversi yang mengiringi perjalanan keluarnya surat perintah yang menjadi cikal bakal perubahan kekuasaan dari orde lama ke orde baru ini baik itu berupa intrik politik maupun tindakan-tindakan tidak terduga lainnya. Cikal bakal inipun yang telah berhasil mengubah kebijakan umum bangsa Indonesia selama hampir 32 tahun, dari semula kedekatan Indonesia dengan negara-negara non blok maupun negara-negara sosialis menjadi kedekatan dengan negara-negara Barat maupun negara-negara kapitalis.

Berikut beberapa kontroversi yang berkaitan dengan surat sakti tersebut. Yang pertama adalah tentang keotentikan Supersemar itu sendiri. Menurut sejarawan Asvi Warman bahwa naskah otentik Supersemar hingga kini masih dipertanyakan. Walaupun Lembaga Arsip Negara Republik Indonesia menyimpan 3 versi naskah Supersemar, namun ketiganya bukanlah naskah otentik. Hal inipun memantik perdebatan panjang di mana sesungguhnya Supersemar itu berada. Padahal seperti yang kita ketahui, Supersemar lah yang menjadi acuan Soeharto dan MPRS ketika itu untuk melucuti kekuasaan Bung Karno hingga menggulingkannya pada 7 Maret 1967.

Selanjutnya yang kedua adalah bahwa Bung Karno yang ketika itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia menanadatangi Supersemar di bawah tekanan. Menurut ajudan Bung Karno yang bernama Soekardjo Wilardjito, beliau menerima Supersemar dalam keadaan ditodong pistol FN 46 oleh seorang petinggi dari TNI Angkatan  Darat yang bernama Jenderal Maraden Panggabean. Pada saat itu keadaan sempat memanas dan hampir mengakibatkan terjadinya tembak menembak antara Soekardjo dengan Maraden. Tetapi berkat jiwa kenegarawanan Bung Karno, beliau memilih untuk mengalah dan menandatangani surat itu demi mencegah pertumpahan darah yang berlarut-larut. Tetapi dengan catatan jika keadaan keamanan dan ketertiban telah terkendali, maka surat tersebut harus dikembalikan kepadanya. Walaupun setelahnya hal itu tidak pernah dilakukan oleh Soeharto selaku penerima mandat Supersemar.

Yang ketiga adalah Supersemar seperti jebakan yang dibuat untuk tujuan penggulingan Bung Karno dari tampuk kekuasaannya. Seperti yang kita ketahui jika sebuah naskah ditandatangani oleh presiden harus memakai lambang garuda pancasila di naskah tersebut sehingga menandakan bahwa itu adalah diktum kepresidenan. Tetapi supersemar ini memiliki cerita yang berbeda. Supersemar yang ditandatangani oleh presiden ini tidak memiliki lambang garuda pancasila seperti pada umumnya melainkan memiliki kop Mabes TNI Angkatan Darat yang menandakan jika naskah ini diktum militer. Kejanggalan seperti ini membuat muncul berbagai persepsi.

Kontroversi selanjutnya adalah puncak dari tujuan ditekannya Bung Karno untuk menandatangani sehingga dikeluarkannya Supersemar ini. Ternyata bahwa Supersemar ini diperuntukan sudah tidak sesuai dengan isi suratnya sehingga ada penyalahgunaan wewenang. Bagi Bung Karno, Supersemar adalah perintah pengendalian keamaman dan ketertiban, termasuk keamanan presiden, keluarga, dan ajaranyya. Bung Karno juga menekankan bahwa surat ini bukanlah transfer of authority atau pengalihan kekuasaan.  Sedangkan Soeharto menggunakan Supersemar ini untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggapnya perlu dalam rangka menjaga kemanan dan ketertiban seperti membubarkan PKI, menangkapai 15 menteri kabinet Dwikora, memulangkan anggota pengawal presiden yaitu pasukan Tjakrabirawa, dan mengontrol media massa di bawah puspen TNI.

Beberapa tindakan ini memang memperlihatkan adanya tindakan yang tidak terkontrol dan melampaui wewenang dari Soeharto. Mulai dari pembubaran politik yang merupakan wewenang presiden ketika itu padahal ia bukanlah seorang presiden, menangkapi 15 menteri kabinet Dwikora bentukan presiden dengan semena-mena hanya dikarenakn para menteri itu adalah loyalis Bung Karno, memulangkan pasukan Tjakrabirawa yang merupakan pasukan pengawal presiden padahal ia tidak memilik wewenang itu, hingga menjadikan puspen TNI sebagai corong pengendalian media massa padahal sekali lagi jabatannya hanyalah penerima mandat untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Dan berselang setahun kemudian, Soeharto lewat dalih Supersemar ini berhasil melakukan “kudeta merangkak” dengan menjungkalkan kekuasaan Bung Karno dari posisi sebagai presiden.

Pasca digulingkannya Bung Karno lewat drama Supersemar ini, Soeharto terus melakukan pembalasan politik terhadap proklamator bangsa Indonesia ini. Soeharto seperti lupa sumbangsih Bung Karno untuk republik ini sehingga memperlakukannya seperti tahanan politik yang berbahaya. Dimulai dari menjadikan Putra Sang Fajar ini sebagai tahanan rumah di Wisma Yasoo yang dulunya merupakan kediaman salah satu istrinya yang bernama Ratna Sari Dewi. Di tempat ini beliau dilarang untuk menemui tamu. Selain itu beliau juga dilarang untuk bertemu dengan keluarga dekat dan teman dekatnya. Bahkan yang lebih parah beliau dilarang untuk membaca koran dan mendengarkan radio. Sehingga memuncul persepsi jika pemerintahan orde baru seperti menyembunyikan Bung Karno dari dunia luar atau dengan kata lain melakukan tindakan isolasi.

Kemudian pemerintah orde baru tidak pernah peduli dengan kondisi kesehatan Bung Karno. Selama menjalani tahanan rumah, Bung Karno mengalami sakit ginjal dan rematik yang diakibatkan rendahnya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh orde baru terhadap pendiri bangsa Indonesia ini. Bung Karno yang seharusnya mendapatkan pemeriksaan oleh tim dokter kepresidenan, tidak dipenuhi oleh pemerintahan orde baru. Apakah begitu jahatnya seseorang yang bernama Soekarno itu di mata penguasa orde baru. Bung Karno yang hampir seluruh hidupnya digunakan untuk membangun bangsa ini justru mengalami tindakan semena-mena dari rezim orde baru di akhir hayatnya. Padahal jika rezim diktator ini tidak sanggup merawat Bung Karno, maka harusnya ia dikembalikan kepada keluarganya sehingga mendapatkan perawatan yang layak demi menyembuhkan penyakit yang ia derita. Tetapi rezim orde baru tidak bergeming padahal mengembalikan Bung Karno kepada pihak keluarga bukanlah perkara yang sulit untuk dilakukan kecuali ada ketakutan dari rezim orde baru akan perihal wibawa Bung Karno ketika bersama dengan rakyatnya.

Bukan hanya pada saat meninggal, kebencian orde baru terhadap Bung Karno masih dipelihara pasca beliau meninggal. Orde baru menolak Bung Karno dimakamkan di kawasan Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat sebagaimana pesan beliau sebelum meninggal. Dan justru oleh orde baru beliau dimakamkan di Blitar, Jawa Timur dengan alasan Bung Karno sangat dekat dengan ibunya pada saat dahulu tinggal di Blitar. Padahal alasan sesungghunya dari orde baru yang menolak memakamkan Bung Karno di Bogor tidak lain karena persoalan kedakatan geografisnya dengan Jakarta. Sehingga ditakutkan karena lokasi yang sangat dekat dengan Ibu Kota Negara, makan Bung Karno nantinya apabila sering dikunjungi oleh peziarah maka akan memantik kembali jiwa-jiwa revolusi para soekarnois dan pendukungnya. Dan itu alarm berbahaya bagi kekuasaan orde baru apalagi Bogor adalah wilayah yang sangat dekat dengan Jakarta.

Orde baru juga tidak hanya memperlakukan Bung Karno seperti itu, bahkan para soekarnois pun terkena imbasnya. Orde baru memandang para soekarnois itu sangat berbahaya, seperti berbahanya dengan PKI. Walaupun hal ini bukanlah alasan utama karena alasan sesungguhnya adalah kebangkitan soekarnois yang ditakutkan dapat menggoyang kekuasaan rezim orde baru. Orde baru banyak melakukan pembunuhan terhadap para soekarnois yang umumnya dikenal dengan istilah penembak misterius (petrus).

Setelah melihat perjalanan Supersemar dan perjalanan setelahnya, maka mari menjadikannya sebagai pengetahuan sejarah yang menjelaskan bahwa lewat surat itulah awal dari peralihan rezim dari orde lama ke orde baru yang menjadi awal malapetaka bangsa ini. Rezim yang didirikan dengan tipuan dan di atas darah sesama anak bangsa ini banyak melakukan tindakan semena-mena demi melanggengkan kekuasaan. Sehingga imbasnya selama 32 tahun rezim ini banyak melakukan pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan tanpa ada kekuatan yang bisa melawannya. Dan jadikanlah ini sebagai pembelajaran politik sehingga tipu-tipuan dan pembantaian sesama anak bangsa tidak lagi dilakukan.