Berbicara tentang pesatnya pembangunan Kota
Makassar sebagai kota terbesar di Indonesia Timur, maka tidak lengkap rasanya
jika kita kita menyebutkan sosok Haji Muhammad Daeng Patompo atau yang lebih
dikenal dengan nama Daeng Patompo atau Patompo. Pria yang pernah menjabat
sebagai walikota Makassar dari tahun 1965
hingga 1978 ini bahkan mendapat julukan Ali Sadikin dari Timur. Patompo memiliki
kemiripan dengan Ali Sadikin dalam "memanfaatkan" penyakit masyarakat
yang dicap maksiat seperti melegalkan judi lotto, dalam membangun kotanya. Patompo
merupakan anak kedua dari pasangan Puang Bakkidu dan Andi Besse Mappa. Bapaknya
merupakan seorang pedagang besar serta memiliki darah bangsawan dan pemuka
agama, sedangkan ibunya adalah keturunan raja di Kerajaan Binuang yang saat ini
berada di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Nenek Daeng
Patompo yaitu Andi Paenrongi pada saat itu adalah raja atau selfbestuur. Masa
kecilnya hampir seluruhnya dihabiskan di kampung halamannya dan Makassar adalah
tempat menuntut ilmu hingga akhir masa pendidikannya.
Patompo dilantik pada tanggal 8 Mei 1965 hadapan
Sidang Pleno DPRD. Patompo dapat dikatakan adalah salah satu Walikota fenomenal
dalam sejarah Kota Makassar. Di era Patompo, Kota Makassar yang sejak awal
memang sudah menjadi daerah yang sangat ramai dan pernah menjadi ibukota Negara
Indonesia Timur (NIT) ini terus dibenahinya. Pria yang pernah mengikut
pendidikan militer ini juga dikenal sebagai Wali Kota yang suka turun ke bawah
atau dalam istilah sekarang dikenal dengan nama blusukan. Ia bersama-sama
dengan warga melakukan gotong royong. Ia pun tidak segan memegangi alat kebersihan
tanpa rasa malu. Sejak ia dilantik pada tahun 1965 dan ketika itu Kota Makassar
masih bernama Ujung Pandang, Patompo langsung bekerja dengan nyata dan
sungguh-sungguh dengan membuat program awal yang dikenal dengan istilah 3 K.
Program ini bertujuan untuk memberantas kemiskinan, kemelaratan dan kebodohan.
Seiring dengan kebijakan Orde Baru yang diprakarsai oleh Soeharto, program 3 K
ini pun ditambahkan dan meliputi 6 hal yaitu cukup lapangan kerja, cukup
perumahan, cukup air minum/listrik, cukup pendidikan/kesehatan, cukup
perhubungan dan cukup hiburan/olahraga. Adapun sasaran dari program ini adalah
menjadikan Makassar sebagai kota dengan lima dimensi. Dimensi yang dimaksud
adalah sebagai kota dagang, kota budaya, kota industri, kota akademi dan kota
pariwisata yang tentu keluaran dari lima dimensi ini adalah menjadikan Kota
Makassar sebagai kota metropolitan.
Untuk mewujudkan itu semua dapat dikatakan Makassar
sudah memiliki modal. Seperti yang kita ketahui sejak zaman Sultan Hasanuddin,
Makassar telah menjadi kota dagang. Selain itu Kota Makassar secara demografi
sangatlah ramai karena banyak didiami oleh etnis dari luar daerah Makassar.
Selain etnis Makassar sebagai penduduk lokal kota ini, ada banyak etnis lain
yang mendiami kota yang dijuluki Kota Daeng ini. Ada etnis Bugis sebagai etnis
yang paling dekat kekerabatannya dengan
etnis Makassar, ada juga etnis lain dari Sulawesi Selatan seperti etnis Toraja,
Mandar, Luwu, dan Masenrempulu. Etnis luar Sulawesi Selatan pun banyak seperti
Jawa, Melayu, Maluku dan bahkan beberapa etnis keturunan seperti Tionghoa pun
ada banyak disini. Kota ini termasuk yang paling cepat berkembang di Indonesia
Timur.
Seperti yang saya sebutkan dalam paragraph
sebelumnya, Wali Kota yang dijuluki sebagai Ali Sadikin dari Timur ini
membangun kota yang sebagian besar dananya berasal dari dana inkonvensional.
Argumentasi yang tentu sangat mirip dengan apa yang dilakukan oleh Ali Sadikin
di Jakarta walaupun ia mendapatkan kritikan keras dari para pemuka agama pada
saat itu. Perkembangan Kota Makassar kala itu sangat mirip dengan perkembangan
ibu kota Jakarta. Perekonomian yang maju dan berkembangnya kota berkorelasi
positif dengan perkembangan dunia hiburan. Dan bahkan dapat dikatakan bahwa
revolusi dunia hiburan metropolitan di kota Makassar tidak akan membutuhkan
waktu lama untuk disejajarkan dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Hasil
kerjanya yang hingga kini dirasakan dan dinilai sebagai karya monumental dan
peletak ide dasar konsep megapolitan kawasan Mamminasata adalah perluasan dan
pengembangan Makassar hingga meliputi dan mengambil beberapa wilayah dari Kabupaten
Gowa seperti daerah Barombong, Karuwisi, Panaikang, Tello Baru, Antang,
Tamangapa, Jongaya, Maccini Sombala dan Mangasa. Kemudian Kabupaten Maros ia
mengambil daerah Bira, Daya, Tamalanrea, Bulurokeng dan Sudiang, dan Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan kebijakan Patompo mengambil daerah Pulau Kodingareng,
Pulau Barang Lompo dan Pulau Barrang Caddi.
Selain itu, ia juga melakukan pembangunan sebuah
tanggul yang kemudian diberi nama sesuai dengan namanya dan pengembangan konsep
kota baru yang diberi nama Jungpandang Baru. Patompo juga memprakarsai
pembukaan Jalan A.P. Pettarani yang diambil dari nama Andi Pangerang Petta Rani
Karaeng Bontonompo Arung Macege Matinroe Ri Panaikang yang merupakan Gubernur
Sulawesi di tahun 1956-1960 dan sekarang menjadi salah satu jalur terpadat di
Makassar. Selain itu ia berhasil menjadikan Jalan Somba Opu menjadi jalur padat
dan terkenal dengan pusat pertokoan emas dan alat-alat olahraga. Pada tahun
1970-an, Patompo berupaya mengejar semua mimpi-mimpinya mewujudkan kota modern.
Patompo memiliki keinginan untuk menggeser pusat kota lama ke wilayah
Panakukang. Di konsep Panakukang Plan, ia menetapkan Panakukang sebagai kawasan
industri, kawasan pemerintahan, kawasan rekreasi, kawasan perdagangan, kawasan
pariwisata dan kawasan perwismaan, yang menjadi kesatuan Garden City seluar
4.000 ha. Yang unik dari Patompo adalah walaupun Kota Makassar sebagian dana
pembangunannya diambil dari dana maksiat berupa judi yang dilegalkan, ia adalah
inisitator untuk melaksanakan Musabaqah Tilawatil Qur’ran di Makassar pada
tahun 1968.
Dari beberapa hasil karyanya inilah walaupun
mengambil jalan kontroversial seperti yang dilakukan oleh Ali Sadikin di
Jakarta yang sebenarnya pada saat itu sesuai dengan kebijakan Rezim Orde Baru,
tak heran jika Patompo menjadi wali kota yang paling dikenang oleh semua
kalangan di kota Makassar mulai dari tukang becak yang dalam kacamata Bung Karno
adalah kaum Marhaen hingga pengusaha besar yang sebagian menganggap mereka
adalah borjuis. Hal terpenting dari seorang Patompo yang dapat kita petik
adalah urusan kemaksiatan jika itu dikatakan adalah sebuah kesalahan maka harus
dilihat sebagai urusan pribadi tetapi untuk urusan pemerintahan adalah urusan
untuk menyejahterakan masyarakatnya. Jika ingin dikatakan sekuler, maka sekuler
lah kebijakan ini. Tetapi tidak ada kemunafikan ketika menjadi seorang pemimpin
termasuk kemunafikan yang dibalut dengan topeng agama.
Makassar 17 Juli 2020

Comments
Post a Comment