Dalam
mewujudkan program nawacitanya, Presiden Jokowi dalam masa menjelang 4 tahun
kepemimpinannya berhasil menunjukkan beberapa prestasi gemilang. Banyak yang
berkata jika masivnya proyek infrastruktur yang dibangun Presiden Jokowi
sebenarnya tidak menyentuh langsung ke masyarakat. Padahal faktanya selain
program peningkatan infrastruktur, Presiden Jokowi juga banyak melakukan
program pro rakyat yang langsung dapat dinikmati. Mari kita mulai dari Program
1 juta rumah. Sejak digulirkan, program ini telah berhasil membangun ratusan
ribu rumah bersbusidi di seluruh pelosok nusantara. Pada tahun 2015 ada sekitar
600.000 yang dibangun. Kemudian pada tahun 2016 ada sekitar 800.000 unit yang
dibangun. Sedangkan di tahun 2017 Presiden Jokowi berhasil membangun 900.000 unit
rumah subsidi. Untuk tahun 2018 dan 2019 target pemerintah adalah membangun 1
juta unit rumah subsidi.
Kemudian
Presiden Jokowi juga berhasil membagikan sertipikat tanah di tahun 2016 sebanyak
3 juta penerima, di tahun 2017 sebanyak 5 juta penerima. Sedangkan di 2018 sertipikat
yang berhasil dibagikan sebanyak 7 juta penerima dan di 2019 target sertipikat
yang akan dibagikan adalah 9 juta penerima. Presiden Jokowi juga memberikan
kemudahan usaha untuk kalangan UMKM. Pembiayaan UMKM lewat PNM berhasil
mencapai 3,2 juta nasabah. Sedangkan target di tahun 2019, dicanangkan ada 5
juta nasabah.
Di
era Presiden Jokowi, bahan bakar minyak (BBM) mengalami pemangkasan subsidi
yang diarahkan kepada sektor yang lebih produktif demi menjamin terwujudnya
keadilan sosial bagi seluruh rakyat indinesia. Kita bisa lihat adanya
keberhasilan pemerintah dalam mewajudkan BBM satu harga di Papua sebagai dampak
dari pencabutan subsidi yang telah sekian lama dirasakan oleh sebagian masyarakat
Indonesia. Sekadar diketahui perbandingan harga premium di era Jokowi sebesar
Rp. 6.550/liter dengan tidak menggunakan subsidi dari APBN sedangkan di tahun
2014 harga premium sebesar Rp. 6.500/liter dengan alokasi subsidi sebesar 200
trilyun. Jadi dapat dibayangkan bagaimana tingginya beban APBN yang digunakan
di sektor BBM di zaman SBY yang berbanding terbalik dengan era Jokowi tetapi
masih tetap bisa menjaga harga bahkan mewujudkan BBM satu harga di Papua.
Selain
premium, jenis BBM solar adalah konsumsi BBM bagi masyarakat kelas menengah ke
bawah. Pada tahun 2014 atau era pemerintahan SBY harga solar subsidi sebesar
Rp. 5.500/liter dengan subsidi dari APBN sebesar 45 trilyun. Sedangkan di tahun
2018 harga solar subsidi bisa ditekan lebih murah yaitu sebesar Rp. 5.150/liter
dengan subsidi 15,6 trilyun dari APBN. Artinya ada pemangkasan subsidi sekitar
30 trilyun untuk alokasi solar subsidi yang berhasil dilakukan pemerintahan
Jokowi dan bahkan harganya lebih murah dengan selisih Rp. 350/liter. Inilah
bukti bahwa Presiden Jokowi selain berusaha mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia, di sisi lain ia juga berusaha memangkas
ketergantungan subsidi kita dari APBN. Dan pemikiran seperti itu hanya dimiliki
oleh seseorang yang memang betul-betul bekerja untuk negara serta memiliki visi
dan misi yang gemilang.
Di bidang pembangunan
infrastruktur yang menjadi andalannya bersama Menteri Basuki selaku menteri
PUPR, Presiden Jokowi memiliki prestasi yang sangat luar biasa. Untuk kategori
desa, pemerintah berhasil membangun 5.220 pasar. Selain itu ada 123.145 KM
jalan di desa yang berhasil dikerjakan, ada juga 791.145 M jembatan yang
berhasil dibangun. Terdapat pula 26.070 unit Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
yang berhasil didirikan sebagai dana pembangunan di desa serta ada 28.091 unit irigasi
yang telah berhasil dikerjakan. Di bidang infrastruktur lainnya, Presiden Jokowi
berhasil membuat 649 KM jalan tol trans Jawa. Kemudian ada sepanjang 176,2 KM
trans Papua yang berhasil dibangun untuk pertama kalinya.
Daerah perbatasan juga
tidak ketinggalan dari masivnya pembangunan infrastruktur yang dibangun Presiden
Jokowi. Di perbatasan dengan Malaysia di daerah Kalimantan, ada 1.920 KM jalan
perbatasan yang telah dibuat. Sedangkan di perbatasan Timor Leste di daerah NTT
ada sepanjang 4.330 KM jalan perbatasan yang telah dibuat. Selain itu, Presiden
Jokowi juga berhasil menuntaskan proyek-proyek mangkrak di era pemerintahan
sebelumnya seperti Bandara Kertajati di Majalengka yang mangkrak 10 tahun. Jakarta
MRT yang telah mangkrak 20 tahun berhasil juga diselesaikan. Terus Presiden Jokowi
juga berhasil menuntaskan jalan tol Solo-Kertasono yang telah mangkrak hampir
10 tahun. Begitu juga Nipah Dam dan Batang Power Plant yang berhasil
dituntaskan di era pemerintahan Jokowi.
Di bidang ekonomi, Presiden
Jokowi berhasil membuat gebrakan-gebrakan hebat. Kita mulai dari inflasi. Di
tahun 2010 inflasi tercatat sebesar 6,86%. Di tahun 2014 inflasi tercatat
sebesar 8,36%. Di tahun 2015 inflasi tercatat sebesar 3,35% dan di tahun 2018 inflasi
sebesar 3,18%. Artinya ada tren penurunan inflasi yang berhasil dicapai oleh
pemerintahan Jokowi. Presiden Jokowi juga berhasil menaikkan tren pertumbuhan
ekonomi dari tahun ke tahun. Di tahun 2015 pertumbuhan ekonomi sebesar 4,9%. Di
tahun 2016 sebesar 5,02%. Di tahun 2017 sebesar 5,07%. Dan di tahun 2018 sebesar
5,27%. Tren kemiskinan di era Presiden Jokowi mengalami penurunan. Di tahun 2014
sebesar 11,25%, di tahun 2015 sebesar 11,13%, di tahun 2016 sebesar 10,64%, di
tahun 2017 sebesar 10,12%. Dan di tahun 2018 untuk pertama kalinya dalam
sejarah, angka kemiskinan kita menurun hingga mencapai satu digit saja yaitu 9,84%.
Pengangguran juga di era Presiden Jokowi mengalami penurunan. Di tahun 2015 pengangguran
tercatat sebesar 6,18%, di tahgun 2016 sebsar 5,61%, di tahun 2017 sebesar 5,50%
dan di tahun 2018 sebesar 5,13%. Di sektor penerimaan negara pun, era Presiden Jokowi
memperlihatkan kinerja yang hebat. Tercatat penerimaan pajak sebesar Rp. 1,781
trilyun. Kemudian rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 12,1%.
Penerimaan bukan pajak sebesar Rp. 361,1 trilyun dan ditargetkan pada tahun
2019 pertama kali pendapatan negara dan hibah akan tembus di angka Rp. 2.000
trilyun.
Prestasi yang dicapai
oleh Presiden Jokowi akan dapat ditingkatkan lagi di masa yang akan datang jika
kita mendukung program-programnya yang sangat pro rakyat. Tidak ada lagi
anggapan bahwa saudara-saudara kita di Papua menjadi anak tiri dan yang di pulau
Jawa menjadi anak emas sebagai akibat dari kebijakan orde baru yang Jawa Sentris.
Presiden Jokowi menenkankan jika pemerintahannya yang menjadi pusat adalah
Indonesia itu sendiri dengan sebutan Indonesia Sentris. Sehingga keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia akan dapat diwujudkan sebagaimana yang tertera di
pasal lima pancasila.

Comments
Post a Comment