HARI ANTI KORUPSI DAN RELEVANSINYA DENGAN PILGUB SULSEL

Saya melihat sayup-sayup peringatan hari anti korupsi sedunia yang jatuh pada tanggal 09 Desember untuk tahun ini terdengar kurang kencang. Gaungnya dikalahkan oleh berita penyetujuan presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump untuk memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat ke Al Quds (Yarussalem) yang memicu kecaman dunia, maupun berita pertemuan antara Abu Janda dan Felix Siauw di acara ILC beberapa waktu yang lalu. Tetapi momen hari anti korupsi sedunia harus tetap digaungkan kepada masyarakat tentang bahaya laten korupsi karena telah menggurita dan mendarah daging di banyak skruktur pemerintahan negara ini.

Terkhusus untuk kali ini di momen hari anti korupsi sedunia saya akan mencoba mengaitkannya dengan pesta demokrasi pemilihan gubernur di daerah Sulawesi Selatan. Memang jika kita melihat secara nasional, pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Sulawesi Selatan tidak terlalu mendapat porsi yang besar secara nasional dibandingkan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di DKI Jakarta sebagai ibukota negara maupun pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Jawa Barat yang nota bane memiliki jumlah pemilih terbanyak se Indonesia. Tetapi sebagai warga Sulawesi Selatan, saya akan mencoba memberikan pandangan pesta demokrasi ini dengan keterkaitannya terhadap peringatan hari anti korupsi sedunia.

Tulisan ini tidak mencoba untuk mendiskreditkan pasangan tertentu yang bertarung di ajang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan 2018. Tulisan ini hanya mengingatkan pentingnya memahami latar belakang para calon yang bertarung nanti. Hal ini penting mengingat mereka akan memimpin Sulawesi Selatan selama 5 tahun ke depan. Nama yang berkembang untuk pertarungan nanti adalah pasangan Nurdin Halid (mantan Manajer PSM dan Ketua PSSI), Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng 2 periode), dan Ichsan Yasin Limpo (Mantan Bupati Gowa 2 periode). Mari kita bedah satu persatu jejak pribadi mereka dan jejak para pendukung mereka.

Nurdin Halid adalah seorang politikus kawakan yang sekarang mencoba peruntungan ikut serta dalam pertarungan pemilihan gubernur Sulawesi Selatan 2018. Sosok Nurdin Halid sebenarnya tidak asing lagi bagi masyarakat Sulawesi Selatan terkhusus pecinta PSM. Prestasi terbaiknya adalah membawa PSM juara ketika ia menjadi manajer tim. Di samping prestasi tersebut yang tentunya membanggakan bagi masyarakat Sulawesi Selatan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nurdin Halid tercatat tiga kali berurusan dengan kasus korupsi¹ yaitu dugaan kasus penyelundupan gula impor ilegal, korupsi distribusi minyak goreng dan pelanggaran kepabeanan impor beras dari Vietnam.

Hal ini seharusnya menjadi pelajaran buat kita sebagai masyarakat Sulawesi Selatan. Bukankah korupsi adalah bahaya laten yang sewaktu-waktu dapat muncul kembali. Ibarat seorang mantan pecandu narkoba, ketika ada kesempatan untuk mencoba zat haram itu kembali dan lingkungannya mendukung, maka tidak menutup kemungkinan dia akan kembali ke dunia hitam tersebut. Begitupun dengan mantan terpidana korupsi, bahaya laten korupsi suatu saat bisa muncul kembali. Memang setiap orang dapat berubah seiring berjalannya waktu, tetapi perubahan itu tidak selamanya ke arah positif apalagi jika didukung oleh lingkungan. Yang saya maksud adalah lingkungan ketika ia menjadi seorang gubernur, maka potensi korupsi akan sangat besar. Sudah cukuplah bagi kita mantan gubernur Banten dan gubernur Sumatra Utara sebagai pelajaran. Jadi sudah siapkah kita dipimpin oleh gubernur mantan terpidana korupsi tanpa memikirkan bahaya laten korupsi. Jika dahulu yang dikorupsi adalah gula, minyak goreng, dan beras, maka ketika dia menjadi orang nomor 1 di Sulawesi Selatan, lahannya malahan akan semakin besar.

Berbeda dengan Nurdin Halid, sosok Nurdin Abdullah adalah sosok pemimpin yang belum pernah terlibat dalam kasus korupsi. Banyak yang mengapresiasi pencapaian bupate Bantaeng ini dalam memajukan kabupaten Bantaeng sejajar dengan kabupaten lainnya di Sulsel. Pantai Marina yang disulap semegah pantai Losari di Makassar, hingga adanya rumah sakit bertaraf internasional di kota Bantaeng. Dalam pembahasan tentang sosok Nurdin Abdullah saya akan lebih menyoroti partai yang mendukungnya untuk maju dalam pilgub sulesl. Ada 4 parpol yang mendukung pencalonannya diantaranya PDIP, Gerindra, PKS, dan PAN². Saya memahami jika politik itu cair sesuai dengan kepentingannya, maka tidak heran ketika partai yang kemarin saling bertarung di pilkada DKI Jakarta malah bisa bergandengan tangan di pilgub Sulawesi Selatan. Hanya dalam posisi seperti ini, dukungan dari partai akan sangat menentukan ke depannya.

Saya mengambil contoh apa yang dilakukan oleh walikota Bogor yaitu Arya Bima. Pencalonannya yang didukung kekuatan islam radikal seperti HTI berdampak pada kebijakan Arya Bima yang tidak lagi toleran bagi warganya seperti akses kegiatan keagamaan yang tidak diberikan terutama terhadap mereka yang minoritas dari segi kuantitas. Padahal kita ketahui sendiri seorang Arya Bima adalah sebelum menjadi bupati adalah seorang pemikir moderat. Hal yang sama terulang di pilgub DKI Jakarta. Seorang Anis Baswedan yang dikenal moderat bahkan ada sebagian yang mengklaimnya liberal, ternyata menjadi gubernur yang dielu-elukan kelompok islam radikal dan Anis Baswedan memahami konsekuansi logis dari tindakannya ini. Cap liberal akhirnya hilang seiring dengan dukungan dari kelompok islam radikal.

Begitupun dengan pencalonan Nurdin Abdullah ini, saya tidak meragukan komitmen Nurdin Abdullah terhadap pancasila tetapi sepak terjang Gerindra dan PKS dalam pilkada DKI Jakarta menjadi pengalaman yang sangat berharga. Saya tidak bermaksud menggiring opini bahwa kedua partai ini buruk, tetapi pengalaman berbicara seperti itu. Kedekatan 2 partai ini dengan kelompok radikal dan kehebatan mereka dalam memainkan isu agama dalam politik membuat saya mual ketika berbicara tentang dua partai ini. Belum lagi jika dikaitkan dengan petinggi partainya hingga sekelas presiden partai pun terjerat kasus korupsi dan semoga Nurdin Abdullah tidak mengulangi kesalahan ini.

Yang terakhir adalah sosok Ichsan Yasin Limpo. Adik kandung dari Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo ini adalah sosok yang memimpin kabupaten Gowa sebelum bupati sekarang yang tidak lain adalah anaknya sendiri yaitu Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo. Saya sebenarnya tidak mempermasalahkan kekuasaan dinasti dalam sebuah perpolitikan lokal maupun nasional. Toh hal ini dapat kita lihat dari contoh Bung Karno dengan Megawati, maupun SBY dan AHY. Saya malah lebih menyeroti kinerja Ichsan Yasin Limpo ketika menjabat bupati Gowa. Tidak ada hal fenomenal yang ia lakukan seperti Nurdin Abdullah di kabupaten Bantaeng maupun Ahok di Jakarta. Jika kita melihat pasar di sekitar jembatan kembar Sugguminasa, tidak ada perbaikan yang signifikan. Pasar yang tetap semrawut dan meluber hingga di jalan raya yang mengakibatkan kemacetan. Ia tidak bisa melakukan seperti apa yang dilakukan Ahok di pasar Tanah Abang. Seperti itupun dengan Sungguminasa yang menjadi ibukota kabupaten Gowa. Ia tidak bisa menyamai prestasi Nurdin Abdullah yang membuat rumah sakit bertaraf internasional di kota Bantaeng. Ichsan Yasin Limpo pun terancam jika ia terpilih nanti akan kesulitan dalam merealisasikan anggaran karena maju sebagai calon independen. Ketiadaan dukungan parpol di legislatif akan menyebabkan berbagai kebijakannya tersandera dan ujung-ujungnya kinerja yang akan tidak berjalan efektif dan tentunya percepatan pembangunan di Sulawesi Selatan akan terhambat.

Seperti inilah perbandingan yang saya lihat. Saya tidak menyarankan apapun dalam pesta demokrasi ini. Anda mau pilih Nurdin Halid, Nurdin Abdullah, maupun Ichsan Yasin lompo, atau malahan memilih menjadi golongan putih adalah sebuah hak konstitusional yang dilindungi undang-undang. Saya hanya mengingatkan lewat opini ini perihal ketiga calon gubernur itu karena mereka akan mengontrol kebijakan di sulsel selama 5 tahun ke depan. Semoga ke depannya kita tidak salah pilih.

1.      1. https://nasional.tempo.co/read/889151/nurdin-halid-optimistis-jadi-gubernur-meski-pernah-terbelit-kasus

2.   2. http://makassar.tribunnews.com/2017/11/03/empat-ketua-partai-pengusung-silaturahmi-dengan-nurdin-abdullah